Скачать с ютуб [VIDEO] Bantahan Soeharto atas Pengakuan Soekarno soal Pembubaran PKI di Supersemar: Bung Karno Tahu в хорошем качестве

[VIDEO] Bantahan Soeharto atas Pengakuan Soekarno soal Pembubaran PKI di Supersemar: Bung Karno Tahu

TRIBUN-VIDEO.COM - Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret yang dikelurakan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 menjadi senjata bagi Letnan Jenderal Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui Supersemar, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat mendapat wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S PKI. Berbekal Supersemar, Soeharto langsung membubarkan PKI sehari setelah surat dikeluarkan yakni tepatnya pada 12 Maret 1966. Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI. Isi surat yang dikeluarkan Soeharto yakni membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi underbouwnya. Berbekal hasil Sdang Mahmilub tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September, Soeharto juga menyatakan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Namun yang cukup janggal yakni tak hanya membubarkan PKI, namun Soeharto juga menangkap 15 orang menteri yang pro kepada Soekarno. Atas manuver Soeharto membubarkan PKI dan tindakan sewenang-wenang, Bung Karno marah dan meminta surat keputusan pembubaran PKI untuk segera dicabut. Namun siapa sangka, Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai presiden mendapat penolakan dari Soeharto. Menurut peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, Soekarno tidak pernah menyebutkan soal pembubaran PKI di dalam Supersemar. Tindakan pembubaran PKI dianggap merupakan tafsiran Soeharto atas kalimat "melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi." "Ketika Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak," ujar Asvi ketika diwawancara Kompas.com, akhir pekan lalu (6/3/2016). Soekarno pun lantas membuat surat perintah baru yang menyatakan Supersemar tidak sah, yakni Supertasmar pada 13 Maret 1966. Supertasmar dibuat Soekarno sebagai pengumuman bahwasanya Supersemar bersifat administratif/teknis, dan tidak politik. Lewat Supertasmar, Soeharto diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke presiden. Selain lewat Supertasmar, Soekarno sebenarnya juga sudah pernah menegaskan bahwa Supersemar bukan merupakan pemberian kekuasaan kepada Soeharto. Penegasan itu ia sampaikan dalam pidato peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1966. "Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau dikenal dengan sebutan "Jasmerah". Dalam pidatonya itu, Soekarno juga menegaskan dikeluarkannya Supesemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan. "Itu juga perintah pengamanan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik," ucap Bung Karno. Namun pada Penerimaan Para Pejabat Teras Kepolisian RI di Tapos pada 6 Februari 1994, Soeharto sempat memberikan bantahan terhadap pernyataan Bung Karno perihal pembubaran PKI dalam Supersemar. Soeharto menyebut bahwa Bung Karno sudah tahu bahwa dirinya akan membubarkan PKI. Bahkan Soeharto mengaku datang ke istana untuk melapor ke Soekarno perihal pembubaran PKI yang telah dilakukannya. Terlepas dari pengakuan Soeharto maupun Soekarno soal pembubaran PKI dan isi perintah Supersemar, Bung Karno pun akhirnya tak berkutik setelah dilengserkan sebagai presiden dalam Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Hingga kini tak ada yang tahu pasti isi dari Supersemar, pasalnya selama ini beredar beberapa versi dari Supersemar. Tiga versi itu yakni dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan dari Akademi Kebangsaan. Namun dari berbagai versi yang beredar, tak ada satu pun yang asli. Kendati demikian, ada beberapa pokok pemikiran Supersemar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Isi Supersemar yakni: 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas #beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews